Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan Program Pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis UKMK Sawit sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah yang diprakarsai Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kemenkeu dan didukung Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).
Peresmian ini dilaksanakan secara daring pada Kamis (1/10/2020) yang dihadiri Menteri Keuangan dan Ketua Umum DPP IAEI Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono, dan Rektor UI Prof Ari Kuncoro SE MA PhD.
Pada kesempatan tersebut, hadir pula Eddy Abdurrachman (Kepala BPDPKS); Waryono (Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama); Ventje Rahardjo (Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah); Rahmatina Awaliah Kasri (Kepala PEBS FEB UI); perwakilan dari DPP/DPW IAEI, MUI, PBNU, dan PP Muhammadiyah; perwakilan asosiasi terkait kelapa sawit; serta para pengasuh, pimpinan, dan pengurus pondok pesantren di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Peluncuran Program Santripreneur dapat disaksikan kembali melalui kanal Youtube https://youtu.be/Ulf5IlNYlwk.
Dalam arahannya, Wapres menyampaikan, “Industri dan perkebunan kelapa sawit merupakan sektor andalan yang berkontribusi besar bagi pembangunan di Indonesia. Indonesia juga menguasai 55 persen pangsa pasar kelapa sawit ekspor global.”
Kini, lanjut Wapres, akibat pandemi Covid-19, kinerja ekspor minyak sawit di Indonesia mengalami penurunan 11 persen pada semester satu 2020 dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Diperlukan upaya penguatan pasar domestik melalui kolaborasi. “Dengan menggandeng pesantren sebagai aset umat, akan mendukung penguatan kolaborasi untuk pengembangan usaha kelapa sawit.”
Lebih lanjut, Ma’ruf menjelaskan, pesantren memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pusat pendidikan dakwah, tetapi juga mampu menjadi pusat pemberdayaan perekonomian masyarakat. “Sejumlah pesantren telah terbukti mampu melakukan pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah menyambut baik Program Santripreneur Berbasis UKMK Sawit sebagai upaya pengembangan ekonomi sektor riil di pesantren.”
Diharapkan, kata Ma’ruf, melalui program ini dapat melahirkan santripreneur yang berkarakter kuat mandiri dan mampu berikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. “Saya menyebutkan sebagai Santri Gus-Iwan atau Santri Bagus, Pintar Ngaji, dan Usahawan dalam berbagai sektor. Ke depannya, pesantren kelak tidak hanya menjadi pusat pencetak ulama dan paham agama, tetapi juga pesantren mampu menjadi pusat dakwah, pusat inovasi, dan pusat pemberdayaan ekonomi.”
Sri Mulyani mengapresiasi Program Santripreneur gagasan PEBS FEB UI, BPDP Kelapa Sawit dan IAEI ini untuk meningkatkan kapasitas entrepreneurship dari para santri. Ia menyambut baik program yang mengombinasikan dua hal penting, yaitu pesantren dan kelapa sawit untuk menggerakkan aktivitas perekonomian.
Menurut Menkeu, kelapa sawit merupakan penyumbang devisa signifikan bagi Indonesia yaitu sebanyak 21,4 miliar dollar AS, atau lebih dari 14 persen dari total penerimaan devisa ekspor nonmigas. “Diharapkan dengan kolaborasi ini, industri kelapa sawit dapat turut menjadi motor penggerak pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan.”
Program Santripreneur berbasis UKMK Sawit ini merupakan sebuah kegiatan pendampingan dan pemberdayaan pesantren yang akan diselenggarakan di tiga provinsi yang memiliki potensi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang terbesar di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.
Kegiatan pilot project ini diharapkan akan direplikasi di daerah lain sehingga mampu mendukung prinsip dasar program ini, yaitu pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi daerah khususnya petani sawit, serta pengembangan perkebunan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan (sustainable palm oil) dan ramah lingkungan (environmentally friendly).
Beberapa kegiatan yang akan dijalankan adalah pendataan dan assessment pondok pesantren berbasis UKMK sawit, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Beberapa bentuk intervensi yang akan dilaksanakan melalui program ini adalah pengembangan dan pengelolaan produk, pembinaan dan pengembangan SDM, pengembangan pemasaran, penguatan permodalan usaha, manajemen usaha, serta penguasaan teknologi.
Prof Ari mengatakan, “Berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren yang dikelola oleh Kementerian Agama, ada sekitar 29.967 pesantren yang terdaftar di seluruh Indonesia, dan 12.663 pesantren memiliki sekolah formal. Jumlah yang banyak ini merupakan potensi bagi pengembangan karakter sekaligus pengembangan potensi ekonomi jika SDM di pesantren dikelola dengan baik.”
Meski demikian, imbuh Prof Ari, sejauh ini, potensi ekonomi pesantren belum optimal. Banyak pesantren yang belum memiliki usaha yang bisa mendukung keberlangsungan kegiatan pesantrennya. Terdapat pula pesantren yang tergantung kepada sumbangan dari berbagai donatur.
Lebih lanjut, Prof Ari mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah menggoyang perekonomian pesantren. Untuk itu, diperlukan upaya terobosan pendampingan untuk mengatasi keadaan tersebut sehingga bisnis pesantren tetap berjalan.
“Selain sebagai pusat pendidikan keagamaan, pondok pesantren juga berperan besar dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Potensi ekonomi pesantren cukup luas, yaitu di sektor perkebunan, peternakan, agribisnis, maritim, koperasi, UKM, ekonomi syariah, vokasional, teknologi, pusat kesehatan, olah raga, seni budaya dan lainnya,” kata Prof Ari.
Para Gubernur dari ketiga provinsi penghasil terbesar kelapa sawit (Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan) menyambut baik dan mendukung pelaksanaan program pengembangan potensi santripreneur untuk program pemberdayaan ekonomi daerah. Mereka berharap, dengan adanya Program Santripreneur Berbasis UKMK Sawit dapat meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk kelapa sawit di daerahnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pondok pesantren.
Kepala PEBS FEB UI Rahmatina Awaliah Kasri memaparkan, pesantren sangat diharapkan dapat menjadi salah satu komunitas pendorong akselerasi ekonomi syariah dan pengembangan industri halal di Indonesia. Program Santripreneur ini dirasa sangat perlu untuk diterapkan di tengah wabah Covid-19 yang menyebabkan perekonomian sulit berputar karena masyarakat banyak yang berada di dalam rumah.
Pandemi ini, ujar Rahmatina, juga telah menggoyang perekonomian pesantren karena banyak santri yang semula beraktivitas di lingkungan asrama kini harus kembali ke rumah dan tidak berbelanja di lingkungan pesantren sehingga perekonomian pesantren terpaksa terhenti. Pendampingan akan dilakukan oleh para akademisi UI dan pelaku industri kelapa sawit setempat.
Selanjutnya, sejalan dengan konsep kampus merdeka, UI juga membuka diri bagi para santri yang ingin seat-in di kelas-kelas perkuliahan di FEB UI. “Program ini bisa berkontribusi dalam memberdayakan ekonomi umat dan dalam pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi,” pungkas Rahmatina.
