Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai co-chair dari The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021–2023. Pemilihan co-chair ini dilakukan melalui pemungutan suara (voting) yang diikuti para menteri keuangan dari 52 negara anggota koalisi, guna memilih salah seorang dari tiga menteri keuangan: Indonesia, Filipina, dan Uganda.
Universitas Indonesia (UI) mengapresiasi prestasi anggota MWA UI ini, yang merupakan alumni dan dosen aktif UI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Sri Mulyani menamatkan S-1 dari FEB UI (dulu bernama Fakultas Ekonomi) pada 1986. Ia melanjutkan studi S-2 dan doktoral ke University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat, hingga meraih PhD dalam bidang ekonomi di universitas tersebut (1992).
Menteri Keuangan Indonesia bergabung dengan Koalisi pada 5 Juli 2019. Koalisi merupakan forum yang dibentuk untuk mendukung upaya kolektif para menteri keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global.
Koalisi ini diinisiasi pada Sidang Tahunan IMF-World Bank pada Oktober 2018 di Bali dan secara resmi diluncurkan pada IMF-World Bank Spring Meeting, April 2019. Dalam menjalankan kegiatannya, koalisi berpedoman pada Helsinki Principles: enam prinsip aspiratif dan tidak mengikat yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan keuangan publik.
Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, koalisi dipimpin dua co-chair, yaitu menteri keuangan yang mewakili negara-negara maju dan menteri keuangan dari negara-negara berkembang. Finlandia sebagai perwakilan negara maju, telah disetujui koalisi pada pertemuan tingkat menteri keuangan pada 12 Oktober 2020.
Pencapaian Sri Mulyani menunjukkan bahwa koalisi mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global terhadap Indonesia. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama ini.
