Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto hadir sebagai pembicara kunci pada Webinar Series Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) Seri 1 dengan tema “Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan” yang ditayangkan di kanal Youtube UI, Rabu (27/1/2021). Ia memaparkan strategi akselerasi pertumbuhan 2021 yang dilakukan pemerintah saat ini dibuat dalam beberapa langkah.
Pertama, vaksinasi Covid-19. Kedua, melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah ketiga, UU Cipta Kerja yaitu merevisi UU terkait investasi dan menghapus diskriminasi terhadap arus investasi langsung (FDI) dalam UU Sektoral, yang diharapkan akan mendorong investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.
Keempat, keberpihakan kebijakan ekonomi pada sektor UMKM seperti subsidi bunga KUR berupa peningkatan plafon KUR dan perpanjangan tambahan subsidi bunga 3 persen selama 6 bulan. Langkah kelima, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI) atau positive list.
“Keenam, sovereign wealth fund/lembaga pengelola investasi, dan strategi pengungkit pertumbuhan lainnya,” kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan, ekonomi global terkontraksi sebesar 3,5-4,4 persen dan Indonesia diperkirakan year to date pada 2020 ini antara -2,2 persen sampai -0,9 persen. Ia meyakini, vaksin Covid-19 menjadi game changer. Selain itu, lembaga internasional seperti IMF pun telah memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia akan lebih baik pada 2021 dan 2022.
Pada 2021, pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 1.743,6 triliun. Sekalipun terjadi penurunan 1,8 persen dari target awal, masih lebih tinggi dari realisasi pendapatan negara pada 2020 yang sebesar Rp 1.633,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pembicara pada diskusi panel sesi 1, mengatakan, dengan target sebesar itu, pemerintah harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. “Untuk tahun 2021, penerimaan negara akan ditargetkan Rp 1.743,6 triliun. Ini adalah suatu tingkat penerimaan negara yang cukup optimistis karena memang Covid-19 akan menjadi suatu faktor yang harus kita perhitungkan.”
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pembicara lainnya, menyampaikan, keputusan penghapusbukuan (write-off) kredit macet para debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diserahkan kepada masing-masing bank. “Sebagai kebijakan individu masing-masing bank, silakan kalau write-off mau dilakukan.”
Ekonomi Indonesia harus pulih sebelum 2023 atau lebih cepat dari pemulihan ekonomi negara-negara maju, kata Chatib Basri, ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan. Jika tidak pulih dalam dua tahun ke depan, Indonesia berpotensi menghadapi risiko yang bisa mengandaskan atau menghambat berbagai pencapaian yang sudah diraih saat ini.
Ia menambahkan, pada 2023, pemerintah harus mengurangi defisit APBN menjadi maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sesuai undang-undang (UU). Pengetatan fiskal bisa mendatangkan konsekuensi lain jika dilakukan sebelum ekonomi pulih karena kebutuhan dana PC-PEN sangat besar. Tahun lalu, anggaran PC-PEN mencapai Rp 695,20 triliun, sedangkan tahun ini sekitar Rp 553 triliun.
“Kalau sampai 2023 ekonomi kita belum pulih, berarti pemerintah masih harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk PC-PEN. Padahal, kemampuan fiskal kita semakin terbatas. Apalagi UU hanya membolehkan defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB pada 2023,” katanya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Franky O Widjaja mengatakan, langkah revitalisasi yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui pemberian pendampingan kepada para petani dengan memanfaatkan skema inclusive closed loop. Bentuknya berupa pelatihan praktik pertanian terbaik, penyediaan akses pada bibit unggul dan pupuk, dukungan pendanaan, pendidikan literasi keuangan, dukungan teknologi tepat guna.
“Cara ini mampu meningkatkan produksi komoditas pangan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan para petani, dan mengurangi pelepasan emisi,” ujar Franky.
Ketua MWA UI Saleh Husin mengatakan, webinar ini terselenggara atas ide dan gagasan dari sesama anggota MWA UI, termasuk Sri Mulyani. “Sebaiknya MWA dapat membuat suatu seminar atau webinar yang sifatnya nasional dengan menghadirkan para pembicara utama di negeri ini,” katanya mengutip masukan rekan-rekannya.
Ia berkoordinasi dengan anggota MWA dan menghubungi para tokoh nasional, dari menteri hingga pengusaha, yang menanggapi usulan tersebut secara positif. Acara ini disaksikan lebih kurang 900 audience yang setia mengikuti sesi 1 hingga ke sesi 2.
