Universitas Indonesia (UI) meluncurkan Asia Research Center (ARC UI) sebagai pusat kajian dan penelitian mengenai isu sosial politik di wilayah Asia Tenggara. Peluncuran tersebut ditandai dengan penyelenggaraan seminar daring bertajuk “Tata Kelola atau Ketahanan Sosial: Belajar dari Pengalaman Asia Tenggara Hadapi Covid-19” pada Kamis (8/10/2020).
Pada kesempatan tersebut, Menristek/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro hadir menyampaikan pidato kunci. Menristek menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk meningkatkan kualitas ilmiah dan relevansinya bagi pembuatan kebijakan.
Pada kesempatan yang sama, Dekan FISIP UI Dr Arie Setiabudi Soesilo MSc mengapresiasi pendirian ARC UI yang diinisiasi akademisi FISIP UI. “Kolaborasi antara akademisi sangat relevan karena didukung dengan berkembangnya information communication technology. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi, mampu mendukung diseminasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya melalui pelaksanaan seminar daring kali ini yang berhasil terselenggara atas kerja sama antara UI melalui ARC UI dengan Asia Institute, University of Melbourne.”
Senada dengan Ari; Direktur dan Profesor Kajian Asia, Institut Asia/Asisten Deputi Wakil Rektor Internasional, University of Melbourne, Prof Vedi Hadiz FASSA, mendukung pendirian ARC sebagai bentuk kerja sama mendalam dan panjang antara Asia Institute, University of Melbourne, dengan UI.
Pada agenda seminar tersebut, para akademisi memaparkan hasil analisis mengenai situasi penanganan Covid-19 di tiga negara, yaitu Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Mereka adalah Dr Inaya Rakhmani (akademisi FISIP UI), Walid Jumblatt Bin Abdullah (assistant profesor, School of Social Sciences, Nanyang Technological University), dan Adam Forde (associate professor, Asia Institute, University of Melbourne). Peneliti Asia Institute-University of Melbourne, Melissa Conley Tyler, memimpin jalannya seminar virtual.
Dalam pemaparan penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan, situasi sosial politik di setiap negara berdampak pada kebijakan dan hasil yang spesifik konteks sejarah dan politik negara tersebut. Pandemi Covid-19 menimbulkan disrupsi terparah sepanjang sejarah kontemporer, baik bagi pemerintah, industri, maupun masyarakat sipil di seluruh dunia—tidak terkecuali Asia Tenggara.
Pandemi ini juga telah memicu debat klasik dalam ilmu politik tentang jenis rezim yang lebih efektif, dan apakah sistem demokratis atau otoriter yang lebih siap untuk menghadapi krisis semacam ini. Berbagai negara telah merespons melalui pendekatan berdasarkan tata kelola, ketahanan sosial, atau keduanya.
Dalam paparannya, Inaya Rakhmani mengungkapkan, Indonesia memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi kedua di kawasan Asia, dengan salah satu tingkat pengujian terendah di dunia. Serangkaian laporan global dan liputan media menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia lambat dalam merespons.
“Berbagai narasi simbolis seperti Duta Imunitas Corona dan narasi ‘jangan panik’ adalah upaya pemerintah untuk tetap memegang kendali kendati respons kebijakan Pemerintah Indonesia belum koheren, baik pada tingkat nasional maupun lokal,” kata Inaya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa becermin dari pengalaman negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk kepentingan dan kekuatan serta kelemahan tiap model rezim pemerintahan, penting sebagai bahan refleksi akademik dan kebijakan.
Pada pembahasan Singapura dan Covid-19, Walid Jumblatt Bin Abdullah membuka diskusi mengenai model rezim yang lebih efektif dalam menangani krisis seperti pandemi. Walid mencontohkan Vietnam, Singapura, Brunei, dan Malaysia sebagai negara yang berhasil mengatasi krisis akibat Covid-19 dengan relatif baik. Sementara itu, Indonesia dicontohkan sebagai negara yang masih berjuang keras.
Secara khusus, dengan menggali kondisi di Singapura, Walid berpendapat, “Pandemi Covid-19 telah mengungkap kekuatan dan kelemahan rezim otoriter kompetitif.”
Pada pembahasan tentang Vietnam dan Covid-19, Adam Forde menyoroti ketegangan antara partai yang menginginkan otoritarian dan masyarakat sipil yang menginginkan demokrasi. Di Vietnam, berbagai laporan menyampaikan bahwa negara ini telah berhasil mengatasi Covid-19 dengan sangat baik.
Menurut Forde, “Beberapa orang mengatakan bahwa ini karena kekuatan rezim dan birokrasinya. Yang lain mengatakan bahwa kesuksesan bergantung pada dukungan politik populer. Ini memberikan pertanyaan penting bagi warga Vietnam tentang politik dan sistem politik mereka.”
Ia menambahkan, keberhasilan Vietnam sejauh ini dalam menangani pandemi Covid-19 karena kombinasi beberapa faktor. Pertama, respons resmi yang dipimpin oleh organ-organ pusat negara dan partai yang memastikan koherensi tindakan pemerintah di semua tingkatan. Kedua, tekanan oleh masyarakat kepada pejabat untuk segera menangani pandemi. Ketiga, populernya kepatuhan masyarakat.
