Narasumber acara ini, antara lain Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara; Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (FKEP USU) Dr Dudut Tanjung SKp MKep SpKMB; serta Koordinator Tim Reformasi Birokrasi Dikti Ristek Muhammad Ali Akbar.
Dalam pemaparannya, Dudut Tanjung memberikan insight kesuksesan Fakultas Keperawatan USU mendapatkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Untuk mendapatkan predikat ZI WBK ini harus ada komitmen selain pimpinan juga jajaran.
“Kami sadari dan yakini pembangunan ZI WBK ini, pimpinan dan jajaran harus memiliki pemahaman yang sama agar tugas tambahan ini tidak menjadi beban dan manfaatnya dapat kita rasakan sehingga ikut mendorong kinerja kita. Sebelumnya kami pun belajar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI yang mendapat predikat WBK pada 2021,” ujar Dudut.
Ketika melakukan reformasi birokrasi dengan turunan yang paling implementatif adalah zona integritas dan area-area perubahannya maka semua itu dengan konteks harus mencapai sesuatu, tidak hanya memperbaiki standard operating procedure (SOP) atau memperbaiki pelayanan.
“Harus ada evidence yang menunjukkan perubahan-perubahan bahwa yang kita lakukan adalah untuk mencapai hasil (outcome),” imbuh Agustin Kusumayati.
FKEP USU juga memberikan tips dalam meraih penghargaan WBK/WBBM. Catatan dari evaluasi penilaian ZI WBK tahun sebelumnya, sebaik mungkin dipenuhi dan dimaksimalkan. “Kurangnya publikasi pembangunan ZI WBK di media sosial, evaluasi terhadap inovasi yang terukur merupakan beberapa evaluasi penilaian FKEP USU”, kata Dudut. “Selain itu, hasil survei kami dikatakan invalid yang ternyata sebagaimana dikatakan Agus Uji Hantara hampir 50 persen kegagalan memperoleh predikat ZI WBK adalah dari hasil survei yang invalid,” lanjutnya.
Agus Uji Hantara menjelaskan mengenai Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam praktiknya, dibutuhkan pengetahuan dan implementasi yang serentak di tiap lapisan birokrasi untuk menciptakan perubahan. Sering kali, tingkatan birokrasi tidak mempraktikkannya secara bersamaan sehingga masyarakat tidak merasakan perubahan atau perbaikan dalam pelayanan, kinerja, dan integritas.
Perubahan ini memiliki indikator yang harus dipenuhi, maka dari itu dibutuhkan data yang konkret seperti gambaran sebelum dan sesudah program. Selain itu juga diperlukan survei yang valid dengan responden melalui alat pengukuran yang sama dan relevan.
“Survei merupakan salah satu strategi komunikasi dalam mendekatkan instansi terhadap publik mengenai inovasi yang dibutuhkan” kata Agus.
Tujuan dilaksanakannya UI Zona Integritas Award 2023 adalah menyiapkan fakultas untuk mewakili UI di Kompetisi Zona Integritas tingkat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI di tingkat nasional. “Diharapkan fakultas-fakultas di UI dapat belajar dari FKEP USU serta FKM UI agar dapat memperoleh predikat WBK/ WBBM,” ujar Vishnu Juwono.
Selain itu juga, bertujuan untuk mengubah tata kelola masing-masing fakultas agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan, serta meminimalisasi budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Agenda pelaksanaan UI Zona Integritas Award 2023, dimulai dari sosialisasi ini. Seleksi tahap 1 pada periode April hingga Juli dimulai dari pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI 2023 dan penyebaran survei SIAZIK (Sistem Informasi Asesmen Zona Integritas Kemendikbudristek). Dilanjutkan penilaian LKE ZI oleh tim juri (Kemendikbudristek) dan pengumuman 5 fakultas terbaik pada akhir Agustus.
Selanjutnya seleksi tahap 2 pada periode September meliputi wawancara dan visitasi serta penilaian akhir oleh tim juri pada September. Penganugerahan UI ZI Award 2023 sendiri akan dilaksanakan pada periode Oktober 2023.
