Tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi sekaligus memasuki 30 tahun reformasi politik di Tanah Air. Pertemuan dan konsolidasi politik dari para elite partai mulai terdengar dengan bermacam agenda. Pencalonan presiden dari partai-partai tersebut paling menyita perhatian publik karena akan menandai sebuah perubahan atau keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
Untuk itu, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengadakan serial diskusi seputar Pemilu 2024 bertajuk Election Talks ke-1 “Kemana Arah Politik Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024?” di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, pada Kamis (30/3/2023). Selain membahas mengenai pemilihan umum, seminar ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam pendidikan politik.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, dalam pemaparannya menyampaikan optimistis dengan masa depan politik Indonesia ke depan ditandai dengan kepedulian mahasiswa terhadap nasib bangsa dan arah politik Indonesia di tahun 2024. Indonesia di tahun 2045 akan menjadi tahun besar memperingati 100 tahun kemerdekaannya.
Pada pelaksanaannya, kegiatan ini membahas tentang politik pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Mendiskusikan mengenai sudut pandang partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden serta dalam membangun koalisi politik dalam pencalonan presiden. Dr Sri Budi Eko Wardani MSi selaku dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI mengatakan bahwa partai memiliki strategi dalam memutuskan calon.
“Proses bagaimana partai menentukan koalisi bersama siapa, apakah penting untuk berkoalisi. Biasanya koalisi berdasarkan kesamaan historis, platform, dan sebagainya. Perlu forum untuk membicarakan apa saja tuntutan dari masyarakat. Sehingga, adanya forum seperti ini dapat digunakan untuk menjadi sarana pendidikan politik,” ujar Wardani.
Sementara itu, Pipin Sofyan sebagai salah seorang yang berkecimpung di dunia politik, ia mengatakan politik ke depan adalah politik gagasan, yang saling memperlihatkan track record dan prestasi kerja. “Partai harus siap dan saling menghormati demi Indonesia 2045 dan siap menampung aspirasi mahasiswa untuk menjalankan fungsi check and balances,” kata Pipin sebagai Juru Bicara PKS.
Bersama dengan Pipin, turut hadir sebagai narasumber Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP PKB/Ketua Fraksi PKB DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurizal.
Kegiatan ini juga membahas mekanisme internal partai politik dalam proses pencalonan presiden/wakil presiden dan pembentukan koalisi politik. Selain itu, dibahas pula pengaruh dan kekuatan jaringan organisasi relawan politik dalam memengaruhi pencalonan presiden oleh partai politik; pendidikan politik bagi rakyat, khususnya pemilih pemula, dalam proses politik seleksi calon pemimpin nasional pada pemilu mendatang.
